Rahasia CIA dibalik G-30-S

Ditulis pada Nopember 26, 2008 oleh kapasmerah

Sumber: (Indonesia Media Online-2001)
Dipetik dari artikel Kompas
 

Jenderal Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan
Persepsi, itulah yang memberi makna atas suatu realitas. Fakta yang sama dapatberbeda maknanya secara diametris akibat sudut pandang yang tidak sama. Makna sulit dikompromikan, terlebih jika dibalut ideologi. Peristiwa G30S, misalnya,bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai pengkhianatan Pancasila. Tindak balasyang dilakukan terhadap PKI menjadi layak dan sepantasnya. Banjir darah yang menewaskan antara 500.000 - 1.000.000 rakyatIndonesia, sekitar 700.000 orang ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum,menunjukkan dahsyatnya makna suatu peristiwa yang dicerna oleh kesadaran sosialsuatu bangsa. Di sini upaya kompromi hanyalah kesia-siaan. Orde Baru yang dibangun di atas darah dan mayat-mayat itu,menjadikan eristiwa G30S sebagai hantu yang menakutkan rakyat, yang setiapsaat dapat muncul. Peristiwa ini menginspirasikan Orde Baru membentengi rakyatdengan ideologi pembangunan melalui P-4.

Sebaliknya bagi Pemerintah AS, G30S adalah aib jika dibuka pada publik. Arsip-arsip menyangkut peristiwa ini disimpan rapat di pusat dokumenCIA, kendati peristiwa itu sendiri sudah 36 tahun berlalu. UU kebebasanmemperoleh informasi AS memang menyebut batas 25 tahun usia suatu rahasianegara dapat dibuka untuk publik. Tapi ini bergantung pada pertimbanganpresiden. Zaman memang sudah berubah, generasi berganti, bahkan rakyat ASsedikitnya delapan kali menyenggarakan pemilu presiden, namun arsip peristiwaG30S tetap dikategorikan rahasia negara. Dibandingkan dengan aktivitasspionase, kontra spionase, dan operasi rahasia lannya yang dilakukan AS di eksnegara tirai besi, Uni Soviet, yang hampir seluruh arsipnya sudah dibuka,peristiwa G30S dipandang jauh lebih sensitif.

Laporan CIA tahun 1967 menyebut peristiwa pembantaian inimerupakan salah satu yang terburuk sejak Perang Dunia II. Ia disejajarkandengan pembantaian jutaan warga Yahudi oleh Nazi Jerman. Lantas jika CIAsendiri menyatakan peristiwa itu sebagai terburuk di dunia, lantas mengapapelakunya tidak diseret ke Mahkamah Internasional, seperti halnyaperwira-perwira Nazi Jerman?

INILAH yang membuat hambar 128 halaman yang menuturkan “Coup and Counter Reaction: October 1965-March 1966″ kemudian dilanjutkan & “The UnitedStates and Suharto: April 1966-December 1968″ (180 halaman), dalam buku Foreign Relations of The United States, 1964-1968 Volume XXVI.”

Dibuka dengan memorandum CIA untuk Presiden Lyndon B Johnsonmengenai perkembangan situasi RI. Di situ tercatat tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20. “Saat ini, di Jakarta sedang terjadi suatu pergerakan kekuatan, yang mungkinimplikasinya sangat jauh. Kelompok yang menamakan dirinya 30 September, mengklaim berhasil menggagalkan rencana kudeta jenderal-jenderal…” Pada paragraf terakhir, “Sangat mungkin Soekarno sudah lebih dulu mengetahui gerakan ini dan apa tujuannya. Penggerak utama seluruh peristiwa ini agar berjalan lancar, baik dalamperencanaan waktu maupun detailnya, adalah Wakil Perdana Menteri I Subandriodan pemimpin komunis yang
dekat dengan dia maupun Soekarno.”

Laporan tersebut begitu cepat ‘diarahkan’ pada BungKarno, Subandrio, dan PKI. Telegram-telegram yang menyusul dari Jakarta,termasuk Dubes Marshall Green, juga mencerminkan sikap demikian. Informasiseperti ini pula yang disampaikan dalam telegram Direktur Wilayah Timur Jauhkepada Asisten Menhan untuk Masalah-masalah Keamanan Internasional, 4 Oktober1965. Laporan-laporan itu mempunyai pola sama. Selalu diawali dengansituasi yang belum menentu, pertarungan kekuatan belum final. Kemudian ditengah gelap gulita itu, muncul cahaya. Di atas pentas terlihat sosok trioSoekarno, Subandrio, dan PKI. Agak membingungkan memang jika kita menyimak arsip-arsip yangsebagian besar
materinya bersifat tentatif dan spekulatif. Suatu hal yang seharusnya dijauhkan dalam dunia intelijen. Ringkasan laporan CIA tanggal 6 Oktober, misalnya, pada poin 16 dikatakan, PKI tidak mungkin mengelak dariketerlibatannya dalam G30S. Sebab tajuk HarianRakyat, corong resmi PKI, menyebut dukungannya pada gerakan Letkol Untung tersebut.

Akan tetapi, pada poin 18 disebutkan, Ketua PKI Aidit tentulahtidak merestui gerakan demikian bahkan juga perubahan pemerintahan. Sebab,situasi dalam maupun luar negeri saat itu sangat menguntungkan PKI. Di sinikemudian disebut kemungkinan sejumlah kader yang mengambil inisiatif sendiriikut dalam gerakan itu.

Peter Dale Scott dalam TheUnited States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967, justru melihat adakeanehan dalam Harian Rakyat yangterbit waktu itu. Padahal penguasa militer di Jakarta melarang semua suratkabar terbit. Larangan itu disiarkan melalui radio dan Televisi setelah gerakan Letkol Untung dipatahkan tanggal 1 Oktober. Mantan dosen dan diplomat inimelihat indikasi keterlibatan CIA dan militer dalam mencetak Harian Rakyat itu.

Washington sendiri atas permintaan Dubes Green, mengoperasikan pemancar gelapnya, Radio Jakarta dan Indo Press. Di samping itu, Suara Amerika,VOA, ditingkatkan frekuensinya. Semua radio ini menyebarluaskan langsung propaganda hitam, yang langsung menuding PKI dan Subandrio dalang peristiwa G30S. Soekarno sendiri mengetahui rencana gerakan itu. Data-data palsu direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. Mengenai propagandahitam itu sendiri sudah disetujui 303 Committee sebagai bagian dari operasi rahasia di Indonesia.

Melalui Dubes Marshall Green di Jakarta, Washington menyampaikansalam hangat dan dukungan kepada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto yangmemimpin Angkatan Darat mematahkan gerakan Untung Cs. Mengetahui Angkatan Daratmembutuhkan banyak hal, termasuk perangkat komunikasi, senjata, kendaraan,obat-obatan, dan lain sebagainya, Washington menyatakan kesediaannya.

Akan tetapi, tidak ada bantuan yang gratis di jagat ini. Bahkan,pinjaman pada lintah darat pun masih disebut bantuan. Demikian pula pejabat tinggi di Washington, dengan alasan ada proses yang harus dilalui, maka tidaksesegera itu bisa mengirim bantuan. Masa menunggu itu dimanfaatkan agen-agen CIA menyuntikkan racun dalam kesadaran pimpinan angkatan darat, mengenai perlunya menumpas habis PKI dan simpatisannya.
Memang ditampilkan ada keragu-raguan apakah nantinya akan ada perubahan politik luar negeri pasca G30S. AS ingin mendengar jawaban pasti.Apalagi ada kecurigaan Jenderal Nasution akan tetap loyal pada Bung Karno, sesuai konstitusi. Namun, semua khawatiran itu berhasil ditembus Adam Malik, yang juga mendapat dana Rp 50 juta dari Marshall Green. Dana ini digunakanuntuk kampanye menumpas PKI.

Adam Malik meyakinkan AS, Jenderal Soeharto mendapat dukungan semua pihak, khususnya Angkatan Darat. Di lain kesempatan, Adam Malik mengatakan, Jenderal
Soeharto memahami apa yang kita (baca: AS) inginkan.

Hiruk-pikuk pembantaian PKI hampir setiap hari dilaporkan keWashington. Laporan dari missionaris Katolik di Kediri menyebut 3.000 orangtewas dibantai pada November 1965. Di Bali, persaingan PNI-PKI serta dendampara bangsawan yang dirampas tanahnya, telah membuat Pulau Dewata banjir darahdengan korban 80.000 jiwa manusia yang diduga anggota atau simpatisan PKI. Kedubes AS tidak mau ketinggalan pesta darah ini, denganmenyerahkan daftar nama ribuan kader PKI. Walaupun tidak disebutkan secararinci dalam buku tersebut, jauh sebelumnya wartawati Cathy Kadane sudah mengungkap peristiwa ini. Menurut Kathy, daftar nama tersebut diserahkan Edward Master, Kepala
Seksi Politik Kedubes AS di Jakarta, kepada sekretaris Adam Malik, yang selanjutnya disampaikan ke markas Soeharto di Kostrad.

Dalam tulisan Cathy dari hasil wawancara dengan staf Kedubes AS masa itu, termasuk dengan Asisten Direktur CIA untuk Timur Jauh, William Colby, diakui bahwa daftar nama itu sangat membantu Angkatan Darat dalam menumpas PKI dan simpatisannya.

Cathy juga mengutip salah seorang staf Kedubes AS yang datang keKostrad dan melihat begitu banyak manusia yang menjadi tahanan, dan bertanya pada Soeharto tentang proses hukumnya. Jawabnya singkat, siapa nantinya yang akan memberi makan mereka? Ini artinya semua tawanan itu akan dibunuh.

Hal lain yang membuat buku ini agak aneh, penjelasan Marshall Green yang isinya kurang lebih membantah pihaknya pernah membantu peralatan komunikasi kepada Angkatan Darat ketika peristiwa itu terjadi. Sama seperti daftar nama kader PKI di atas yang disebut diserahkan oleh staf kedutaan atas inisiatif pribadi, maka hampir mirip dengan itu pula dalam kasus peralatan komunikasi.

Green mengatakan dalam radiogramnya ke Deplu, benar bahwa staf kedutaan menyerahkan 3 unit radio komunikasi Motorola berikut charger baterainya. Para jenderal membutuhkannya untuk berkomunikasi. Dengan demikian ini tidak beda dengan handy-talky. Padahal, masih menurut pengusutan Cathy, hanya beberapa hari setelah peristiwa
G30S, seperangkat alat komunikasi modern yang tercanggih masa itu, telah diterbangkan dengan pesawat Hercules dari pangkalan militer AS di Filipina, dengan tujuan Jakarta. Antene alat komunikasi frekuensi tinggi itu tampak dipajang di depan Kostrad, markas Jenderal Soeharto.

Selain itu, menurut wartawati yang liputannya menghebohkan itu,sebuah kapal yang penuh muatan kendaraan jenis Jeep dan truk serta senjata,berangkat dari Subic, pangkalan angkatan laut AS di Filipina, menuju Jakarta.Dari informasi yang dihimpunnya diketahui, kendaraan dan senjata itu akan digunakan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI dan simpatisannya.

***

PKI berhasil dilumpuhkan. Tetapi, di sana masih ada Bung Karno dan Subandrio.Selama kedua tokoh itu ada, AS tidak mungkin tenang. Maka inilah yang dibisikkan Dubes Green pada Jenderal Soeharto. Kurang-lebih demikian, bola sudah di kaki Anda, persis di bibir gawang. Lantas apakah Anda akanmenyia-nyiakan peluang emas ini.

Soeharto yang dalam buku kontroversial itu disebut bertindak sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban, sempat pula membuat gemas AS. Dalam kacamata AS, setelah pemakaman jenderal korban G-30-S pada tanggal 5 Oktober, seharusnya Angkatan Darat dapat segera bergerak. Tapi Soeharto tidak menghendaki konfrontasi langsung dengan Bung Karno. Keinginan AS akhirnya terkabul menjelang pertengahan Maret 1966,setelah
kabinet baru yang dibentuk masih memasukkan unsur-unsur kiri dan mendepak Jenderal Nasution dari jabatan menhankam. Mahasiswa turun ke jalan, mengepung istana. Sejumlah prajurit Angkatan Darat gabung dengan berpakaiansipil dan membawa senjata. Diteror oleh keadaan demikian, Bung Karno akhirnya memberikekuasaan bagi Jenderal Soeharto untuk bertindak mengamankan situasi dankeluarga presiden.

Dengan senjata Supersemar inilah Soeharto membubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya. Pada bagian akhir sesi Indonesia di bawah judul ”The United States and Soeharto, April 1966-March 1968” setebal 150 halaman, AS ingin melihat bukti
komitmen pemerintahan Soeharto dengan mengakhiri politik konfrontasi terhadap
Malaysia. Selain itu AS juga tidak ingin Soekarno masih bercokol sebagai presiden, walaupun tanpa kekuasaan. Tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan Tiongkok, yang selama ini mendominasi politik luar negeri RI. Semua keinginan negara adi kuasa itu dipenuhi Jenderal Soeharto.Konfrontasi berakhir, Kedubes RRC dibakar massa, dan Bung Karno mengundurkan diri dalam SI MPRS. Tetapi, di sini sama sekali tidak disebutkan pengunduran diri itu akibat tekanan dari Angkatan Darat, yang mengancam akan menyeret Soekarno ke pengadilan rakyat.

Halaman-halaman selanjutnya dipenui dengan arsip-arsip notulen rapat para pejabat tinggi Deplu, Dephan, Dewan Keamanan Nasional, dan asisten khusus presiden, berikut surat-menyurat di antara mereka dan telegram dari kedubes di Jakarta. Semua notulen rapat itu mengenai kesibukan menyiapkan bantuan bagi RI, sehingga mencerminkan “kemurahan dan kebaikan hati” Washington.

Dalam memorandum Wapres Humphrey kepada Presiden Lyndon B Johnson,25 September 1966, disebutkan ia baru saja bertemu Menlu Adam Malik di Sheraton Ritz Hotel, Minneapolis, AS. Dalam pembicaraan yang menyangkut bantuan apa saja dibutuhkan RI itu, Adam Malik tidak lupa menyampaikan pesan Jenderal Soeharto, mengenai kehadiran AS di Vietnam berakibat langsung atas terjadi perubahan di Indonesia.
Hal senada juga kembali diucapkan Jenderal Soeharto ketika Wapres Humphrey
berkunjung ke Indonesia, 4 November 1967. Bahwa hal itu atas arahan Dubes Green, tentu tidaklah penting dipersoalkan. Presiden Johnson sangat membutuhkan pernyataan itu untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kecaman rakyat dan kemungkinan impeachment Kongres AS, berkaitan dengan keterlibatan dalam Perang Vietnam dan Laos.

Dalam memorandum dari Wakil Direktur CIA Richard Helms kepada Asisten Khusus Presiden Walt Rostow, tanggal 13 Mei 1966, disebutkan, Presiden Johnson memintanya untuk melakukan studi analisa yang menghubungkan langsung atau tidak langsung dampak kehadiran AS di Vietnam dan perubahan yang terjadi di Indonesia. “Kami tidak berhasil menemukan bukti-bukti ke arah itu….Sebab peristiwa kudeta yang terjadi di Indonesia tampaknya murni dari perkembangan situasi politik dalam negeri yang kompleks dan
berlangsung lama.” Akan tetapi, pengakuan Jenderal Soeharto menjadi senjata ampuh bagi Presiden Johnson membenarkan kebijakan keliru dalam intervensi militer di Vietnam.
Dengan menyebut berhasil merontokkan PKI, partai komunis kedua terbesar jumlah anggotanya di dunia, maka oposisi kehilangan semangat dan prakarsa untuk menentangnya.

Tidak mengherankan jika Presiden Johnson, begitu besar perhatiannya terhadap Indonesia. Bahkan ia ingin meningkatkan bantuan. Dalam sidang kabinet 17 Oktober 1967, Presiden Johnson mengatakan, “Undang DubesGreen untuk menyampaikan pikirannya di sini. Dubes menyarankan perlu bantuan 500 juta dollar AS bagi 110 juta penduduk RI.” Suatu angka yang waktu itu luar biasa besarnya, melampaui total ekspor Indonesia. Johnson menegaskan apa pun yang terjadi, AS harus membantu pemerintahan Orde Baru di saat kritis seperti sekarang. Semua lembaga internasional dan negara-negara maju dikoordinasikan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Seandainya mukzizat ekonomi lahir di sini, maka Indonesia akan menjadi contoh keunggulan demokrasi, sekaligus prestasi Presiden Johnson.

Sikap Johnson ini mendorong Deplu AS dan Dubes Green memusatkan perhatian menemukan instrumen terbaik untuk mempertahankan Orde Baru. Segala kelemahan dan keunggulannya dianalisa, kemudian dicari jalan keluar. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang pas untuk bekerja sama dengan Soeharto, kemungkinan munculnya kekuatan-kekuatan tandingan, dan kombinasi pemerintahan militer seperti apa yang cocok di Indonesia. Deplu AS juga memikirkan pembentukan partai politik, seperti halnya di Korsel, yang didukung Angkatan Darat, bagi persiapan pemilu untuk memenangkan Soeharto.

Laporan Deplu di atas menjadi amat sangat ketinggalan dibanding apa yang sudah dibaca masyarakat di Indonesia. Upaya percobaan untuk melencengkan sejarah jenis ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Stig Aga Aandstad, “Surrending to Symbols: United States Policy Towards Indonesia 1961-1965,” dalam disertasi doktornya di University of Oslo, 1999. Ia berkesimpulan AS tidak tahu-menahu soal persiapan G-30-S. Buku dengan kesimpulan yang sama juga pernah diterbitkan CIA dalam membela diri.

Sikap pura-pura tidak tahu ini jelas bukan jawaban atas analisa Guy Pauker, tokoh dan otak CIA di Indonesia. Pada pertemuan dengan Wapres Humphrey dan stafnya tanggal 17 Februari 1967, Dubes Green mengulangi analisa Pauker bahwa hampir dapat dipastikan Indonesia akan jatuh ke tangan komunis tahun 1965. Dubes Green hanya sekadar mengutip sampai di situ. Padahal kesimpulan palsu demikian adalah bagian dari skenario besar, dan dimaksud memperuncing kecurigaan Angkatan Darat terhadap PKI. Terlebih lagi Bung Karno disebut-sebut mengidap ginjal kronis. Sebaliknya, PKI mendapat bocoran “dokument” rencana Angkatan Darat melakukan kudeta tanggal 5 Oktober.

Pauker sangat berperan di Seskoad. Dia sangat menentukan dalam mengirim 2.100 perwira menengah dan tinggi TNI-Polri belajar di AS selama periode 1960-1965. Pentolan utama G30S, termasuk Letkol Untung, pernah mengikuti pendidikan di AS. Maka menjadi sangat mencurigakan jika laporan Kedubes AS maupun CIA di Jakarta menyimpulkan, G30S melibatkan PKI, diskenariokan Menlu Subandrio dan diketahui Bung Karno. Apalagi disebut nama Letkol Untung tidak dikenal oleh Kedubes AS.

Laporan intelijen itu tidak pula menjelaskan tiga Batalyon Raiders, pasukan utama G30S, datang ke Jakarta atas radiogram PangkostradMayjen Soeharto. Sehari sebelum pecahnya tragedi tersebut Mayjen Soeharto menginspeksi pasukan ini. Di sini sejarah tidak akan pernah lempang. Apalagi ia dapat menjadi aib bagi bangsa yang memuja demokrasi dan hak asasi manusia. Negara adidaya seperti AS seyogyanya minta maaf kepada keluarga Bung Karno dan jutaan keluarga PKI. Bukan dengan menggelapkan fakta masa silam.
Seperti kerap dilakukannya pada negara lain, AS selayaknya pula memberi kompensasi bagi keluarga korban yang terkait dengan G30S. Bukan dengan mendorong militer dan elite politik Indonesia mengintimidasi rakyat yang sudah menderita 32 tahun di bawah Orde Baru, dengan cara meniupkan bahaya laten PKI.Atau sebaliknya, AS menyeret pelakunya-entah itu di Indonesia atau di negeri Paman Sam-ke Makamah Internasional.

Orde Baru Sebagai Boneka International Gangster Capitalism

Apakah orde baru adalah pemerintahan boneka buatan Amerika? Inilah pertanyaan yang muncul di benak saya ketika membaca buku yang ditulis oleh Geoff Simons berjudul Indonesia: The Long Oppression. (London: MacMillan/N.Y.: St. Martin, July 2000).

Sebagian besar dari uraian Simon tentang kekejaman regim militer dalam masa pemerintahan otoriter orde baru dalam buku setebal 304 halaman itu, bukanlah hal baru bagi masyarakat kita, yang secara dekat mengamati dan mengalami kekejaman system pemerintahan orde baru.

Sebagaimana terungkap dengan sangat jelas pada judul buku itu, uraian Simons membangkitkan kesadaran dunia internasional pada umumnya dan warga Indonesia pada khusunya akan sebuah bangsa yang membangun sejarahnya lewat suatu opresi yang sangat panjang. Sejarah nasional mencatat bahwa sejak Portugis mendarat di bumi pertiwi pada abad ke 16 hingga kejatuhan Soeharto pada akhir abad ke 20 ini, masyarakat kita hidup dalam situasi terjajah dari kekuatan opresif yang satu ke kekuatan opresif yang lain, dari kesadisan kolonialisme asing ke kesadisan kediktatoran penguasa bangsa sendiri (orde baru).

Orde baru memulai kekuasaannya dengan darah, menerapkan system kediktatorannya dengan darah, dan mengakhiri kekuasaannya juga dengan darah. Sampai pada akhirnya, orde baru menghantar kita pada babak baru sejarah yang Asvi Warman Adam (sejarahwan LIPI) sebut sebagai “sejarah korban” (Suara Pembaharuan, 3/11/2000).

Dibentengi oleh kekuatan penguasa asing, khususnya Amerika, Inggris, Australia dan Jepang, kelompok negara yang Simons sebut sebagai international gangster capitalism, penguasa orde baru terus menerapkan system opresi yang tak berperikemanusiaan atas rakyat bangsanya sendiri, demi interest imperialisme kooperatif gaya baru, yang beraksi atas nama agung “globalization”.

Menghadapi berbagai aksi opresi tak berperikemanusiaan selama masa pemerintahan orde baru, kelompok negara yang tergabung dalam international gangster capitalism itu berusaha untuk menghadirkan diri sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan bangsa Indonesia melalui kritikan serta berbagai ancaman embargo dan lain sebagainya. Tapi siapa harus mengeritik siapa?

Simons melukiskan bahwa Amerika, Inggris, Australia dan Jepang memainkan peran sentral dalam melahirkan figure yang tampil sebagai penguasa yang kejam selama masa pemerintahan orde baru. Lewat coup d’etat, Amerika telah menghantar Soeharto ke pucuk pimpinan orde baru. Amerika juga telah membesarkan ABRI yang setelah kejatuhan Soeharto dituduh sebagai kambing hitam atas semua aksi pemerkosaan nilai kemanusiaan di negara ini.

Simons menampilkan perspektif baru penemuan sejarah hasil penelitiannya sendiri untuk melengkapi sekaligus mempertegas kemiripan berbagai warna sejarah yang muncul sebelum dan sesudah kejatuhan orde baru. Sebelum kejatuhan Soeharto, transparansi sejarah orde baru sudah diungkapkan oleh beberapa ilmuwan asing.

Dalan artikel berjudul Lessons of the 1965 Indonesian Coup (1991), Terry Cavanagh melukiskan penemuan historis serupa. Cavanagh menulis, Kudeta berdarah di Indonesia merupakan hasil dari niat imperialisme AS untuk mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaan alam dan sumber-sumber strategis dari kepulauan yang sering dinamakan 'Permata Asia' (jewel of Asia). Amerika yang sejak awal abad ke 20 telah menguasai eksploitasi minyak bumi (Caltex di Sumatera) dan karet di negeri ini, pasti tidak mau kehilangan interest ekonominya ketika PKI berhasil menguasai massa dan kaum buruh untuk berjuang melawan eksploitasi kaum borjuis asing (termasuk Amerika) yang pada waktu itu menguasai sebagian besar kekayaan alam di negari ini.

Amerika menyadari bahwa ancaman kekuatan massa terhadap interest ekonomi dan politiknya di bumi pertiwi ini hanya bisa dipatahkan dan dikuasai lewat pembentukan pemeritahan dictator yang dipimpin oleh kaum militer. Untuk itu bantuan finansial, penyediaan perlengkapan perang dan latihan bagi kaum militer Indonesia merupakan langkah konkrit Amerika untuk mempersiapkan apa yang kita kenal sebagai peristiwa penganyangan PKI. Cavanagh menulis, Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan militer TNI yang dilatih oleh AS.

Tentu saja keberhasilan Soeharto dan pasukannya menjalankan amanat CIA untuk melaksanakan holocaust pada tahun 1965, serta memulai babak baru pemerintahan dictator orde baru merupakan kemenangan bagi Amerika untuk menguasai eksploitasi kekayaan alam di negari ini. Cavanagh membenarkan kenyataan ini dengan melukiskan bahwa setelah kudeta 1965, kegunaan kediktatoran Soeharto bagi kepentingan imperialisme AS telah tergaris bawahi dalam laporan Departemen Luar Negeri AS ke Konggres AS pada tahun 1975.

Sementara itu, berdasarkan dokumen CIA dan wawancara langsung dengan para diplomat Amerika, khususnya Marshal Green, duta besar Amerika yang sangat berpengaruh selama masa penganyangan PKI, Mike Head, dalam artikelnya berjudul US Orchestrated Suharto 1965-66 Slaughter in Indonesia , - artikel yang dibagi atas tiga bagian dan dipublikasikan oleh World Socialist Web Site (WSWS edisi 19, 20 da 21 July 1999), - secara tranparant melukiskan keterlibatan diplomat Amerika dan CIA (agen rahasia Amerika), dalam keseluruhan proses penganyangan PKI and perencanaan pembentukan pemerintahan militer dibawah komando Soeharto.

Warna baru penulisan sejarah dari para ilmuwan sejarah asing ini tentu saja bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk segera dipercaya oleh nurani polos anak bangsa yang selama 32 tahun diindroktinasikan oleh kebenaran sejarah ala orde baru. Selama 32 tahun, kita telah diyakinkan bahwa penguasa orde baru adalah pahlawan yang telah menyelamatkan bangsa ini dari pengaruh komunis.

Tapi situasi politik setelah kejatuhan orde baru menunjukkan indikasi yang sangat kontras. Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa fugur-figur yang sekian lama dianggap sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, kini tidak lebih dari cuma seorang pengkianat bangsa. Penyembahan atas kesakralannya berubah menjadi caci-maki atas pengkianatannya.

Dengan meragukan sejarah nasional versi orde baru dan mengungkapkan transparansi sejarah versi baru, Simons, Mike dan Cavanangh menantang kita untuk secara kritis meninjau kembali kebenaran sejarah nasional dan melihat siapa melakukan apa kepada siapa dalam sejarah bangsa kita. Karena sebuah bangsa yang kuat dan reformasi yang sesungguhnya tidak akan bertahan kalau dibangun di atas kepalsuan sejarah.

Karena itu, kebenaran sejarah nasional harus ditulis kembali oleh anak-anak negeri ini. Karena mengungkapkan kebenaran sejarah adalah bagian utama dari proses reformasi itu sendiri. Kalau kebenaran sejarah tidak diungkapkan, maka selalu ada kemungkinan bahwa kita akan kembali ke tapak sejarah yang sama. Berpedoman pada sejarah nasional yang kabur, seorang pengkianatpun bisa dimitoskan sebagai seorang pahlawan.

Tentu saja, usaha untuk mengungkapkan kebenaran sejarah yang sesungguhnya bukan hal yang sangat mudah. Tapi harus disadari bahwa pemalsuan sejarah oleh penguasa yang otoriter bukanlah pengalaman historis yang secara eksklusif hanya terjadi dalam sejarah bangsa kita. Kalau kita mau memberikan sebuah contoh, sejarah Jepang di bawah Kaisar Showa bisa diangkat sebagai suatu perbandingan.

Di bawah kaisar Showa Jepang juga mengalami situasi represif yang mirip dengan situasi opresif seperti yang kita alami di bawah pemerintah orde baru. Selama Kaiser Showa masih menduduki kursi kekaiseran di Jepang, tidak ada orang yang berani mengungkapkan kebenaran sejarah sekitar tragedy perang yang diprakarsai oleh kaisar Showa selama perang dunia II di Asia dari tahun 1931 sampai tahun 1945. Malah setelah kematian kaisar Showa, Jepang membutuhkan 11 tahun lamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari aksi kesadisan sejarah dan mental kolonial Kaisar Showa terhadap bangsa-bangsa di Asia.

Di tengah krisis masa transisi, dimana bangsa berjalan di atas hukum yang borok dan dikomando oleh pemimpin yang membingungkan dan lemah kredibilitasnya, agak sulit bagi kita untuk menentukan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis kembali kebenaran sejarah bangsa ini. Tapi kesadaran bahwa sejarah ala orde baru adalah sejarah yang rapuh, palsu dan eksploitatif, harus menjadi awal yang memotivasi kita untuk segera menulis kembali sejarah bangsa dan membangun konstruksi sejarah yang benar dan kukuh bagi generasi mendatang.

Karena itu, warna baru dari transparansi sejarah orde baru yang kini ramai diungkapkan baik oleh sejarahwan dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya harus ditanggapi sebagai suara-suara kritis yang mengundang setiap manusia di negeri ini untuk membebaskan diri dari sikap terpaku pada kebanggaan hampa dan kekaguman murah atas kesadisan drama politik yang diperagakan oleh international gangster capitalism,yang telah mengunakan kediktatoran orde baru untuk mengembangkan imperialisme kooperatif gaya baru dan mengeksploitasi kekayaan alam di bumi berlabel Jewel of Asia ini. Suara ingin merdeka yang terus diperdengarkan hingga saat ini di Aceh and Irian jaya mungkin harus dipahami sebagai reaksi ingin merdeka dari penerapan sistem imperialisme kooperatif yang memeras rakyat dan mengeksloitasi kekayaan alam di daerah itu.

Dalam konteks kedasadaran ini, reformasi, khususnya reformasi historis, harus menjadi awal dari usaha kita untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa kita bukan cuma boneka berlabel permata Asia (jewel of Asia). Inilah PR yang harus kita jinjing bersama untuk mengarungi arus dasyat globalisasi abad ke 21.

(Steven Mere, Mahasiswa Universitas Nanzan, Nagoya, Jepang) 1